A. Gugatan PHK
Dalam mengajukan gugatan perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak jarang Penggugat mengakumulasikan gugatannya dengan tuntutan hak akibat hubungan kerja antara lain tentang upah yang belum dibayar, uapah yang tidak mengikuti ketentuan UMP/UMR, upah lembur, upah skorsing dan hak-hak sejenis lainnya.
Menurut ketentuan Pasal 86 UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI, apabila terjadi akumulasi gugatan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) wajib lebih dahulu memutus perselisihan hak, dan sesuai ketentuan dapat dilakukan melalui mekanisme putusan sela.
Pada praktek umumnya pelaksanaan putusan sela ini jarang sekali dilaksanakan, karena sering dijumpai berdasarkan fakta-fakta dipersidangan penggugat cq pekerja umumnya tidak bekerja lagi sejak PHK dilakukan oleh pengusaha tanpa memandang sah atau tidaknya PHK tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim rata-rata memutuskan perselisihan hak tersebut bersamaan dengan perselisihan PHK-nya (tanpa mekanisme putusan sela)
B. Masalah Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan PHK
Baik hukum materil dan hukum formil tentang masalah ketenagakerjaan sama-sama mengatur batas waktu mengajukan gugatan PHK. Dalam UU No 2 Tahun 2004 (PPHI) hal ini diatur dalam pasal 82, sementara UU 13 tahun 2003 mengaturanya dalam pasal 171. Secara yuridis kedua ketentuan ini tidak bertentangan satu sama lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 171 UU 13 tahun 2003 yang diatur adalah gugatan PHK yang merujuk kepada pasal 158(1), pasal 160(3), serta pasal 162. Lalu muncul permasalahan apabila gugatan PHK diajukan bukan berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, apakah kenetuan batas waktunya juga merujuk kepada pasal 171 diatas ? Dalam hal ini tentu akan memunculkan pula pertanyaan baru apakah Majelis Hakim akan menerapkan undang-undang atau melakukan penafsiran terhadap undang-undang ?
C. Masalah Hakim Bersifat Aktif dalam PPHI
Undang-Undang No 2 tahun 2004 Pasal 83 mengamanatkan bahwa Majelis Hakim harus mengembalikan gugatan yang tidak memenugi syarat formil seperti misalnya tanpa dilampiri risalah penyelesaian Non Litigasi cq Anjuran Mediator atau Risalah Mediasi. Hal ini tentu dapat ditafsirkan bahwa apabila gugatan sudah dilampiri risalah atau anjuran mediator, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.
Sebagaimana diatur dalam undang-undang, proses mediasi atau konsiliasi pada dasarnya merupakan kelanjutan atas kegagalan perudingan bipartite, atau dengan kata lain perundingan bipartit wajib dilakukan sebelum maju ke tahapan mediasi atau konsiliasi.
Pada prakteknya sangat sering dijumpai kendala atau permasalahan dalam tahapan proses Non Litigasi ini antara lain :
1. Tidak jelas dimana perundingan harus dilaksanakan
2. Perundingan bipartite umumnya mengalami kegagalan karena pengusaha tidak mau berunding atau menolak menandatangani risalah perundingan
3. Umumnya perundingan bipartite dilakukan di kantor Dinas Ketenagakerjaan setelah pekerja mengajukan masalahnya ke dinas tersebut. Disnaker kemudoan mengundang pihak pengusaha untuk beunding, namun biasanya tidak digubris oleh pengusaha, dan oleh karena itu dinas menganggap perudingan bipartite gagal dan kemudian mengeluarkan anjuran.. Berbekal anjuran tersebut pekerja lalu mengajukan gugatan ke PHI
Jika berpedoman kepada ketentuan pasal 83 diatas, maka pada dasarnya Majelis Hakim tidak perlu mempermasalahkan tata cara bagaimana perundingan bipartite dinyatakan telah gagal, namun disisi lain perlu diatur lebih lanjut bagaiman prosedur jika pekerja meminta pengusaha untuk berunding dalam proses bipartite bila pada kenyataannya pekerja tersebut telah di PHK dan pada saat yang sama ia sudah bukan karyawan lagi (to be continued)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar